Upaya Kongo: Sistem Terpadu untuk Memantau Perjudian
Republik Demokratik Kongo (DRC) sedang menginisiasi pengembangan mekanisme pengawasan yang terpusat untuk mengatur industri perjudian yang semakin tumbuh. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat aturan dan mempersempit kesenjangan antara penerimaan perjudian dan pajak yang diperoleh negara. Didier Bobwa, yang mengepalai divisi teknologi informasi dan pengawasan permainan di Kementerian Keuangan, menyampaikan rencana ini dalam sebuah sesi pers di Kinshasa pada 30 Mei, seperti diberitakan oleh Radio Okapi.
Saat ini, perusahaan perjudian daring di Kongo mengantongi pendapatan sekitar $1,7 miliar per tahun, sementara kontribusi pajak kepada negara hanya sekitar $1 juta, menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak.
Pembaruan Aturan untuk Pengawasan Lebih Efektif
Pemerintah DRC berniat mengubah peraturan yang ada untuk memperketat pengawasan di sektor perjudian dan memperbaiki kontrol fiskal. Revisi ini diperlukan agar sejalan dengan protokol internasional anti pencucian uang. Status DRC dalam daftar abu-abu dari Financial Action Task Force (FATF) mengharuskan negara ini menyusun sistem yang lebih mumpuni untuk menolak aliran dana ilegal.
Tanpa adanya pengawas tunggal dan sistem monitoring yang handal, potensi kehilangan pendapatan negara yang signifikan menjadi nyata. Namun, kebijakan pemerintah Kongo ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk PixLab RDC, yang menilainya sebagai langkah untuk meningkatkan transparansi dalam sektor tersebut.
